Konflik Aceh Melahirkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

  1. A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1976 sampai tahun 2005, terjadi berbagai pelanggaran HAM, pembantaian dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi mengakibatkan pembunuhan merajalela, seperti pada tahun 1989 yang sangat bersejarah ketika Aceh diberlalakukan sebagai Daerah Oprasi Militer (DOM) yang dikukuhkan oleh Presiden Soeharto, membuat rakyat Aceh kehausan hukum, tidak sedikit wanita diperkosa, anak-anak dibunuh dan ulama juga ikut dimusnahkan dengan hukum yang mereka bawa sendiri, penyelsaian konflik yang sangat  tidak bermoral mengisahkan berbagai pertanyaan, mulai dari proses hukum sampai pada pada proses HAM di mata internasional, suara ledakan bom dan letusan senjata, terjadi bagaikan lantunan musik yang tak pernah putus.

Tujuan penilisan makalah ini adalah agar dapat memahami bagaimana persoalan konflik yang terjadi di Aceh,  sehingga muncul berbagai pelanggaran HAM.

1. Pembahasan

a. Penyebab Konflik

Konflik merupakan hal yang takkan pernah pudar dari kehidupan manusia, apalagi ketika rakyat merasakan keadilan ditindas dan dimanipulasi oleh pemerintah sendiri, padahal  jika dikaji dengan sejarah, Aceh merupakan daerah yang sangat berjasa untuk merebut kemerdekaan RI, pengorbanan Aceh tecurahkan dalam berbagai bentuk mulai dari tenaga, jiwa sampai  harta benda, salah satu buktinya adalah adanya pesawat RI pertama  dan juga terbentukanya kedutaan besar  pertama yaitu di Malaysia dan Australia. Sumbangan tersebut  merupakan hasil loyalitas rakyat  Aceh yang ingin melihat kebebasan dinegara ini.

Awal mula kemerdekaan Indonesia,  rakyat Aceh menginginkan terhadap pemerintah Republik Indonesia hanyalah hak mengurus rumah tangga sendiri sesuai syariat islam yang telah dijanjikan oleh Soekarno pada tgl 16 Juni 1948, tetapi janji Soekarno bagaikan mimpi yang tidak terpenuhi. Sehingga muncul berbagai gerakan yang menuntut keadilan yaitu Gerakan DII yang dipimpin  langsung oleh Gubernur Aceh Waktu itu nyakni Daud Beureueh.

Lebih jelas muculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976-2005 adalah kenyataan perlawanan Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia, GAM  merupakan gerakan garis keras yang menuntut kebebasan, dengan gerilnya perlawanan dilakukan membuat suasana semakin kacau, hukum ada hanya dijadikan sebagai simbol.

b. Wilayah Operasi

Pada pemberlakuan DOM di Aceh atau sering disebut Oprasi Jaring Merah, operasi tersebut dominan tersebar hanya pada 3 wilayah, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Pola-pola kekerasan selama masa DOM secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan yang terstruktur dengan rapi, terencana dan terorganisasi dengan berdirinya berbagai Pos Satuan Taktis (Pos Tatis) yang tersebar di tiga wilayah tersebut. Gambaran ini bahwa ini mencoba menjelaskan potensi yang ada di tiga wilayah tersebut yang memungkinkan menjadi sebab diber-lakukannya operasi militer.

c. Dampak Konflik

Rentetan  konflik yang terus memanas ketika Soeharto menetapkan Daerah Oprasi Militer (DOM) pada tahun 1989, tentara-tentara yang dikirim bagaikan setan yang turun dari neraka, pemerkosaan, pembunuhan dan kekerasan terjadi merupakan bukti perlakuan aparat keamanan RI yang tidak bermoral, tindakan-tindakan aparat keamanan menjalankan kebijakan politik represif terhadap masyarakat Aceh yang dituduh bagian dari Gerakan Aceh Merdeka atau terhadap mereka yang dianggap berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aneka kemasan simbol, menjadi rahasia umum di Serambi Makkah. Jika diklarifikasikan dengan perkataan Max Weber, bahwa perang dapat berubah menjadi semacam perbuatanan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan, dan dapat melanggar aturan. Dengan perbuatan-perbuatan  tersebut telah terbukti pada konflik Aceh, dan lebih nyata yaitu pada saat DOM yang menghilangkan nyawa manusia,  mencapai 10.000 jiwa, juga berbagai aneka simbol kekerasan dan kejahatan lainnya.

Dalam kontek ini Gibson, juga mendefenisikan konflik akan menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, sehingga terjadi kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat Aceh semakin memperkuat gagasannya Gibson, bahwa kekerasan yang disebabkan oleh aparat keaman negara dan kelalaian pemerintah dalam penegakan HAM, akan menimbulkan  kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, sehingga timbul rasa dendam dan benci dimasyarakat sendiri.

Seperti kajadian kekerasan dalam seksualitas, yaitu ketika seorang ibu diperkosa yang disaksikan oleh suami dan anak-anaknya, dan kasus tersebut merupakan salah satu dari kejadian-kejadian lainnya, yang sering dialami oleh masyarakat Aceh, dan menyebabkan represi bagi keluarganya sendiri, sehingga muncul rasa dendam yang ingin mebalas dengan setimpal. Rumah gedung ”rumoh geudong” adalah bukti sejarah bejatnya aparat keamaan yang dikirim oleh pemerintah RI, etika-etika yang tidak bermoral ditampilkan membuat nama Serambi Makkah keliru dengan etika-etika Islam, daerah yang seharusnya dibela, tetapi HAM diinjak-injak.

Selama sembilan tahun masyarakat Aceh merasakan suasana DOM  yang tidak pernah dilupakan sejarahnya, DOM  adalah masa konflik yang terparah dalam jangka waktu 29 tahun. Dengan kepuasan pemerintah akhirnya pada tahun 1998 DOM dicabut. ditambah dengan penindasan HAM membuat rakyat  semakin tegas sesuai tuntutannya, dan kemauan rakyat dalam menuntut keadilan semakin berkibar.

Ketika DOM  berakir sejarah konflik Aceh terus menjadi isu hangat dimata internasional, kususnya pada kontek penindasan HAM, pembantaian terjadi juga tidak ujung reda, seperti Peristiwa Idi Cut (Aceh Timur), Tragedi Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah), Tragedi Simpang KKA, Peristiwa Gedung KNPI, dll. Dari berbagai hasil laporan investigasi dapat dikalkulasikan bahwa dari bulan Januari 1999 sampai September 2002 tercatat: pembunuhan tanpa proses hukum sebanyak 2.058 korban, penghilangan paksa 533 korban, penyiksaan 2.946 korban dan penahanan sewenang-wenang 1600 korban, Jumlah korban yang sangat spektakuler dalam 3 tahun 8 bulan, itu semua adalah bukti pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik Aceh.

Selama 29 tahun Aceh terus diombak ambik oleh kecurangan pemerintah RI yang menghacurkan kedamaian dan menindas keadilan, begitu banyaknya lahir yatim dan janda akibat pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu, tapi kondisi tersebut tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah sendiri, kapedulian yang diharap-harapkan oleh rakyat akirnya muncul setelah kehancuran terjadi.

KESIMPULAN

Dari berbagai kejadian-kejadian dari konflik Aceh, dapat dianalisis bahwa konflik akan  berdampak negatif yaitu timbulnya kerusakan dan hilangnya jiwa manusia. Sesuai dengan gagasan Gibson, konflik akan menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, sehingga terjadi kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh bukan lagi karena gerakan ideologi melainkan gerakan balas Dendam.

DOM satu sisi merupakan salah satu bentuk mempertahankan NKRI, namun kita jangan lupa pula, setiap kebijakan yang dilakukan masa Orba tidak ada Evaluasi, ini salah satunya bentuk bahwa imej DOM adalah membasmi semua suku-suku yang ada di Aceh.

Daftar Pustaka

  1. Jamil Salim, Violence And Democratic Society, Pilar Media, Jakarta 1990.
  2. Hadat Ismail, Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial, LP3ES, Jakarta, 1982.
  3. Imam Hidajat, Teori-Teori Politik, SETARA Press, Malang, 2009.
  4. Taufik Al Mubarak, Aceh Pungoe, BANDAR Publishing, Banda Aceh, 2008.
  5. Al Khaidar, Aceh Bersimbah Darah, BANDAR Publihing, Banda Aceh, 2007.
  6. Grunady, Mengunggkap Kekerasan Aceh, Seuramoe Press, Lhokseumawe, 2007.
  7. http://id.acehinstitute.org/dampak-kejahatan-ham-masa-lalu-terhadap-remaja-di-aceh/politik-hukum-dan-ham/Itemid diakses pada hari: jum’at, 26 Maret 2010.
  8. http://www.kontras.org/buku aceh damai dengan keadilan.pdf diakses pada hari:  senin, 29 Maret 2010.